Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebut Kondisi Global Sangat Gelap, Bahlil Uraikan Banyaknya Fakta Ketidakpastian

image-gnews
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri) berbincang jelang pertemuan G20 Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis 22 September 2022. Pertemuan tingkat Menteri G20 bidang Perdagangan, Investasi dan Industri tersebut mengangkat enam isu prioritas, yakni reformasi Badan Perdagangan Dunia atau World Trade Forum (WTO), sistem peta jalan multilateral dalam memperkuat tujuan pembangunan atau SDG's, respons perdagangan investasi dan industri dalam mengatasi pandemi dan mendukung arsitektur kesehatan global, digital dan rantai nilai global, peningkatan investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global, dan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui industri 4.0. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri) berbincang jelang pertemuan G20 Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis 22 September 2022. Pertemuan tingkat Menteri G20 bidang Perdagangan, Investasi dan Industri tersebut mengangkat enam isu prioritas, yakni reformasi Badan Perdagangan Dunia atau World Trade Forum (WTO), sistem peta jalan multilateral dalam memperkuat tujuan pembangunan atau SDG's, respons perdagangan investasi dan industri dalam mengatasi pandemi dan mendukung arsitektur kesehatan global, digital dan rantai nilai global, peningkatan investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global, dan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui industri 4.0. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kondisi global saat ini sangat gelap.

“Harus diakui bahwa kondisi global sekarang ini gelap, sangat gelap,” kata Bahlil dalam Orasi Ilmiah UGM yang dipantau secara virtual, Selasa 4 Oktober 2022.

Mantan ketua HIPMI itu menuturkan, pada 2017 hingga 2019 awal, dunia menghadapi perang dagang antara China dan AS. Adanya perang dagang tersebut, berpengaruh terhadap sebagian pertumbuhan ekonomi global. 

Belum selesai dengan perang dagang, dunia  termasuk Indonesia berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

Tak sampai di situ, saat semua negara mulai bangkit pasca-pandemi, kini muncul konflik Ukraina dan Rusia yang memicu krisis pangan dan energi di berbagai belahan dunia.

Selanjutnya, kata Bahlil, persoalan tak hanya itu saja. Masih ada satu lagi, yakni ketegangan politik antara China dan Taiwan.

“Ketika empat poin terjadi, apa dampaknya? Pertumbuhan ekonomi global melambat. Inflasi di mana-mana terjadi peningkatan,” ungkapnya.

Selanjutnya OJK Ingatkan Resesi Lebih Cepat dari Perkiraan

Kendati demikian, di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, Indonesia mampu mencetak pertumbuhan ekonomi 5,44 persen pada kuartal II/2022. Tingkat inflasi Indonesia pun terbilang rendah bila dibandingkan negara-negara G20.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

3 jam lalu

Nasabah tengah melakukan transaksi perbankan di Bank Muamalat di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023. Rencana merger unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dengan PT Bank Muamalat Tbk semakin benderang. Tempo/Tony Hartawan
OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.


OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

3 jam lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).


OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

4 jam lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.


Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

4 jam lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.


Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

5 jam lalu

BTN Syariah. TEMPO/Seto Wardhana
Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?


OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

7 jam lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui di sela-sela acara The Finance Executive Forum di Jakarta Pusat pada Selasa, 14 November 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.


Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

8 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

Warga sekitar smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) merasa terteror karena pabrik kerap meledak dan terpapar polusi setiap hari.


Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Yusuf Mansur bersama Dirut Paytren yang meninggal karena Covid. Foto: IG Yusuf Mansur.
Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.


Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

2 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi. TEMPO/Tony Hartawan
Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.


Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

2 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.